|| Penulis: Sapa Redaksi*
Jawa Timur sedang menghadapi persoalan yang sesungguhnya sudah dapat diperkirakan jauh sebelum tangki-tangki air dikirim ke desa-desa.
Pada September 2026, kekeringan kembali menjadi wajah lain Jawa Timur. Sebanyak 24 kabupaten/kota telah menetapkan status kedaruratan kekeringan. Enam daerah berada dalam status tanggap darurat, sementara 18 lainnya berstatus siaga darurat.
Sebanyak 36.091 kepala keluarga terdampak. Pamekasan menjadi salah satu wilayah dengan jumlah warga terdampak terbesar, yakni 5.994 KK. Bahkan, potensi warga terdampak di kabupaten tersebut diperkirakan mencapai 18.631 KK.
Pemerintah tentu tidak tinggal diam. Distribusi air bersih dilakukan ke sejumlah wilayah. Hingga 9 September 2026, sekitar 8,09 juta liter air telah didistribusikan melalui dukungan APBD pemerintah provinsi, kabupaten/kota, serta CSR.
Tetapi di sinilah pertanyaan yang lebih penting seharusnya diajukan.
Apakah persoalan kekeringan di Jawa Timur selesai hanya karena tangki air datang?
Jawabannya tentu tidak.
Distribusi air adalah tindakan darurat. Ia penting, bahkan wajib dilakukan ketika masyarakat kehilangan akses terhadap kebutuhan paling dasar. Namun, jika setiap musim kemarau pemerintah kembali sibuk menghitung jumlah tangki, liter air dan desa yang harus dikirim bantuan, maka ada persoalan yang lebih mendasar dalam tata kelola sumber daya air yang belum selesai.
Kekeringan Bukan Lagi Peristiwa Tak Terduga
Kemarau bukan peristiwa yang datang tanpa pemberitahuan.
Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) telah memprediksi bahwa puncak musim kemarau 2026 berlangsung pada periode Juli-September. BMKG Stasiun Klimatologi Jawa Timur juga mengingatkan bahwa Agustus-September merupakan periode puncak kemarau di Jawa Timur, dengan kondisi yang lebih panas dan kering serta meningkatnya potensi kekeringan dan kebakaran lahan.
Artinya, kekeringan seharusnya tidak diperlakukan semata sebagai kejadian darurat.
Ada ruang yang cukup untuk mempersiapkan diri.
Pemerintah daerah memiliki data tentang wilayah rawan kekeringan. Pemerintah mengetahui desa-desa yang hampir setiap tahun mengalami kesulitan air. Masyarakat juga tidak asing dengan pola musim kemarau yang semakin panjang dan berat.
Yang menjadi persoalan kemudian adalah apakah pengetahuan tersebut benar-benar diterjemahkan menjadi kebijakan jangka panjang.
Sebab, sebuah daerah yang setiap tahun membutuhkan bantuan air bersih menunjukkan bahwa persoalannya bukan sekadar kekurangan air pada satu musim.
Persoalannya adalah ketahanan air.
Jangan Biarkan Tangki Air Menjadi Simbol Kebijakan
Mengirim air dengan mobil tangki adalah solusi yang cepat terlihat.
Masyarakat menerima air. Pemerintah dapat menunjukkan respons. Foto distribusi air pun mudah menjadi simbol kehadiran negara.
Namun, ukuran keberhasilan pemerintah tidak semestinya berhenti pada berapa juta liter air yang telah dikirim.
Pertanyaan yang lebih penting adalah: berapa desa yang tahun depan tidak lagi membutuhkan distribusi air?
Di sinilah kebijakan harus bergerak dari respons darurat menuju mitigasi.
Pemerintah Jawa Timur perlu memetakan kembali daerah-daerah yang secara rutin mengalami kekeringan. Bukan hanya memetakan titik kekeringannya, tetapi juga mencari akar persoalannya.
Apakah sumber mata air hilang?
Apakah jaringan perpipaan tidak tersedia?
Apakah embung dan waduk tidak mencukupi?
Apakah daerah tangkapan air mengalami kerusakan?
Apakah pembangunan permukiman dan industri telah mempersempit ruang resapan?
Atau jangan-jangan masalahnya terletak pada tata kelola air yang selama ini terlalu sektoral?
Pertanyaan-pertanyaan semacam ini jauh lebih penting daripada sekadar menentukan berapa tangki yang harus dikirim besok pagi.
Air Adalah Soal Keadilan
Kekeringan juga memperlihatkan satu persoalan yang lebih dalam: ketimpangan.
Bagi sebagian masyarakat perkotaan, air mungkin hanya berarti membuka keran.
Tetapi bagi warga desa yang harus berjalan atau menunggu bantuan untuk mendapatkan air, air adalah persoalan waktu, tenaga, biaya dan martabat.
Ketika sumur mengering, kehidupan rumah tangga ikut terganggu. Ketika air sulit diperoleh, pekerjaan domestik bertambah berat. Ketika kebutuhan air untuk ternak dan pertanian tidak terpenuhi, dampaknya menjalar ke pendapatan keluarga.
Karena itu, kebijakan air tidak boleh hanya dilihat sebagai persoalan teknis.
Ia adalah persoalan sosial.
Bahkan, dalam jangka panjang, ia merupakan persoalan keadilan.
Masyarakat yang hidup di wilayah rawan kekeringan tidak boleh setiap tahun diposisikan hanya sebagai penerima bantuan. Mereka harus ditempatkan sebagai bagian dari perencanaan pembangunan.
Pemerintah perlu memastikan bahwa pembangunan infrastruktur air tidak hanya terkonsentrasi pada wilayah yang secara ekonomi lebih menguntungkan.
Desa-desa yang secara geografis sulit memperoleh air justru membutuhkan investasi publik yang lebih serius.
Dari APBD Darurat ke Investasi Ketahanan Air
Jawa Timur membutuhkan perubahan cara berpikir.
Anggaran penanganan kekeringan tidak boleh seluruhnya habis untuk membiayai respons ketika bencana sudah terjadi.
Sebagian harus diarahkan pada investasi pencegahan.
Embung desa, sumur dalam yang dikelola secara berkelanjutan, jaringan perpipaan, rehabilitasi daerah tangkapan air, perlindungan mata air, teknologi pemanenan air hujan, hingga penguatan sistem distribusi air bersih dapat menjadi bagian dari kebijakan jangka panjang.
Pemerintah provinsi juga perlu mendorong pemerintah kabupaten/kota agar memiliki peta jalan ketahanan air yang jelas.
Bukan sekadar daftar desa penerima bantuan air.
Yang dibutuhkan adalah target.
Misalnya, dalam beberapa tahun ke depan, jumlah desa yang setiap musim kemarau membutuhkan distribusi air harus turun secara signifikan.
Dengan begitu, keberhasilan kebijakan dapat diukur.
Sebab pemerintah tidak semestinya hanya mampu menjawab pertanyaan, “Berapa liter air yang sudah dibagikan?”
Pemerintah juga harus mampu menjawab, “Mengapa tahun depan warga masih membutuhkan air bantuan?”
Jangan Menunggu Krisis Berikutnya
Ada kecenderungan dalam tata kelola bencana di Indonesia untuk bergerak setelah persoalan terlihat.
Ketika kekeringan terjadi, bantuan dikirim.
Ketika banjir datang, pompa dikerahkan.
Ketika longsor terjadi, alat berat diturunkan.
Respons semacam itu memang diperlukan. Tetapi negara yang kuat bukan hanya negara yang cepat merespons bencana.
Negara yang kuat adalah negara yang mampu mengurangi kemungkinan masyarakat menjadi korban bencana yang sama berulang kali.
Kekeringan Jawa Timur semestinya menjadi momentum untuk mengevaluasi seluruh kebijakan air.
Bukan hanya kebijakan BPBD.
Tetapi juga kebijakan pertanian, kehutanan, tata ruang, lingkungan hidup, pekerjaan umum, energi dan pembangunan desa.
Sebab air tidak mengenal batas birokrasi.
Satu sumber air dapat berhubungan dengan hutan di hulu, pertanian di tengah, permukiman di hilir dan industri di sepanjang alirannya.
Karena itu, pengelolaannya tidak bisa dilakukan dengan pendekatan yang terpisah-pisah.
Jawa Timur Tidak Kekurangan Pengetahuan
Persoalan terbesar kita mungkin bukan karena pemerintah tidak mengetahui bahwa kemarau akan datang.
Pemerintah tahu.
BMKG telah memberikan peringatan. Pemerintah daerah mempunyai pengalaman menghadapi kekeringan. Data daerah rawan juga tersedia.
Yang perlu dipastikan adalah apakah pengetahuan itu berubah menjadi kebijakan yang konsisten.
Jawa Timur tidak boleh menjadi provinsi yang setiap tahun mengulang cerita yang sama: kemarau datang, sumur mengering, warga kesulitan air, pemerintah mengirim tangki, persoalan mereda, lalu semuanya dilupakan sampai kemarau berikutnya.
Siklus itu harus diputus.
Air bersih adalah kebutuhan dasar. Ia bukan sekadar komoditas yang dibagikan ketika keadaan darurat.
Karena itu, pemerintah memang harus terus mengirim air selama masyarakat membutuhkannya.
Tetapi bersamaan dengan itu, pemerintah harus mulai membangun sesuatu yang jauh lebih penting: jaminan bahwa masyarakat tidak terus-menerus bergantung pada bantuan air.
Jawa Timur tidak cukup hanya memiliki program tanggap kekeringan.
Jawa Timur membutuhkan politik ketahanan air.
Sebab ukuran keberhasilan pemerintah bukan seberapa cepat tangki air datang ketika sumur mengering.
Ukuran keberhasilan yang sesungguhnya adalah ketika suatu hari nanti, tangki-tangki itu tidak lagi perlu datang.
||* Tim Kreator HarianJatim.Com
Simak berita terbaru dan kabar terbaru melalui Google News harianjatim.com. Ikuti terus update topik ini dan notifikasi penting di Aplikasi Harianjatim.com.
