Oleh: Lintang Baruna Putri*
Konflik geopolitik yang terjadi di berbagai belahan dunia bukan lagi sekadar persoalan hubungan antarnegara. Ketegangan antara negara-negara besar, konflik di Timur Tengah, hingga perang dagang telah menciptakan ketidakpastian ekonomi global. Dampaknya dapat dirasakan oleh negara lain, termasuk Indonesia, melalui kenaikan harga energi, gangguan perdagangan internasional, serta tekanan terhadap stabilitas ekonomi nasional.
Dalam situasi seperti ini, pemerintah dituntut tidak hanya mampu menjaga stabilitas ekonomi, tetapi juga memastikan masyarakat tidak menjadi pihak yang paling dirugikan. Pada Maret 2026, meningkatnya ketegangan antara Iran, Amerika Serikat, dan Israel menjadi perhatian pemerintah Indonesia karena berpotensi mendorong kenaikan harga minyak serta meningkatkan beban impor energi.
Kementerian Keuangan menyebut Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) berperan sebagai shock absorber atau peredam guncangan untuk menjaga stabilitas ekonomi. Namun, kemampuan APBN dalam meredam tekanan global perlu diikuti dengan perlindungan nyata bagi masyarakat, terutama kelompok berpenghasilan rendah dan pelaku usaha kecil.
Persoalan tersebut sejalan dengan pembahasan dalam buku Kebijakan Fiskal dan Finansial: Menjaga Stabilitas Ekonomi di Tengah Risiko Global dan Transisi Hijau karya Andhika Wahyudiono, khususnya Bab 4 tentang geopolitik, perang dagang, dan fragmentasi ekonomi. Subbab 4.1 mengenai ketegangan geopolitik menunjukkan bahwa dinamika geopolitik global dapat memengaruhi stabilitas ekonomi Indonesia, terutama melalui kenaikan harga energi dan biaya perdagangan.
Kondisi tersebut menjadi tantangan bagi pemerintah dalam menjaga daya beli dan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, pemerintah perlu meresponsnya melalui kebijakan fiskal yang tepat sasaran dan berorientasi pada kepentingan publik. Pembahasan ini memperlihatkan bahwa persoalan geopolitik memiliki hubungan erat dengan kemampuan pemerintah dalam menjaga kesejahteraan masyarakat.
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), selama Januari–Agustus 2026 nilai ekspor Indonesia mencapai 193,64 miliar dollar AS atau meningkat 4,74 persen. Sementara itu, nilai impor mencapai 186,39 miliar dollar AS atau meningkat 19,84 persen. Indonesia masih mencatatkan surplus perdagangan sebesar 7,25 miliar dollar AS. Namun, sektor minyak dan gas (migas) mengalami defisit sebesar 21,29 miliar dollar AS.
Data tersebut menunjukkan bahwa perdagangan Indonesia menghadapi sejumlah tantangan, khususnya pada sektor migas. Meskipun angka tersebut tidak serta-merta membuktikan bahwa konflik geopolitik secara langsung menyebabkan peningkatan impor, kondisi ini memperlihatkan pentingnya memperkuat ketahanan ekonomi agar Indonesia tidak terlalu rentan terhadap perubahan situasi global.
Prinsip tersebut juga memiliki landasan hukum melalui Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Dalam Pasal 3 ayat (1), ditegaskan bahwa pengelolaan keuangan negara harus dilakukan secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.
Selain itu, Pasal 3 ayat (4) menjelaskan bahwa APBN dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) memiliki fungsi otorisasi, perencanaan, pengawasan, alokasi, distribusi, dan stabilisasi. Artinya, anggaran negara bukan sekadar instrumen untuk menjaga keseimbangan keuangan, melainkan juga alat pemerintah dalam memenuhi kebutuhan masyarakat dan menghadapi berbagai risiko ekonomi.
Dalam perspektif administrasi publik, persoalan ini dapat dianalisis menggunakan konsep Public Value yang dikembangkan oleh Mark H. Moore (1995). Konsep ini menekankan bahwa keberhasilan pemerintah tidak hanya diukur dari stabilitas keuangan negara, tetapi juga dari manfaat nyata yang dihasilkan bagi masyarakat.
Melalui kerangka Strategic Triangle, terdapat tiga unsur penting. Pertama, Public Value, yaitu manfaat kebijakan bagi kesejahteraan masyarakat. Kedua, Legitimacy and Support, yaitu legitimasi dan dukungan publik terhadap kebijakan pemerintah. Ketiga, Operational Capacity, yaitu kemampuan pemerintah dalam menyediakan anggaran, sumber daya, dan koordinasi untuk menjalankan kebijakan.
Dalam konteks ini, kebijakan fiskal seharusnya tidak hanya berorientasi pada stabilitas APBN, tetapi juga mampu menjaga daya beli dan melindungi masyarakat yang rentan terdampak. Dengan demikian, keberhasilan pemerintah dalam menghadapi tekanan geopolitik harus diukur berdasarkan manfaat kebijakannya bagi kepentingan publik.
Bagan berikut menjelaskan bahwa ketegangan geopolitik dan perang dagang dapat berdampak terhadap perekonomian Indonesia, antara lain melalui kenaikan harga energi dan biaya produksi. Kondisi tersebut menjadi tantangan bagi pemerintah dalam menjaga stabilitas ekonomi sekaligus melindungi kesejahteraan masyarakat.
Oleh karena itu, diperlukan sejumlah langkah strategis, seperti memperkuat ketahanan energi, menyalurkan subsidi secara tepat sasaran, dan mengembangkan industri dalam negeri. Melalui teori Public Value, keberhasilan kebijakan pemerintah tidak hanya dilihat dari kemampuan menjaga stabilitas ekonomi, tetapi juga dari manfaat nyata yang dirasakan masyarakat.
Di sinilah letak persoalan yang perlu dikritisi. Pemerintah memang harus menjaga stabilitas ekonomi nasional, tetapi jangan sampai orientasi terhadap stabilitas tersebut mengesampingkan kepentingan masyarakat.
Kenaikan harga energi, misalnya, tidak hanya menjadi persoalan pemerintah dalam mengelola subsidi, tetapi juga berhubungan langsung dengan biaya hidup masyarakat. Kelompok berpenghasilan rendah, pekerja informal, dan pelaku usaha kecil cenderung memiliki ruang yang lebih terbatas untuk menghadapi kenaikan biaya tersebut.
Apabila kebijakan yang diambil tidak mempertimbangkan kondisi kelompok rentan, tekanan ekonomi global berpotensi memperlebar ketimpangan sosial. Dalam kondisi demikian, masyarakat justru dapat menanggung beban yang lebih besar akibat persoalan yang berasal dari dinamika global.
Oleh karena itu, pemerintah perlu membangun strategi yang lebih antisipatif dan berorientasi pada kepentingan publik.
Pertama, memperkuat ketahanan energi nasional melalui diversifikasi sumber energi dan pengembangan energi alternatif agar ketergantungan terhadap energi fosil dapat dikurangi secara bertahap.
Kedua, memperbaiki ketepatan sasaran subsidi dan bantuan sosial sehingga dukungan negara benar-benar diterima oleh masyarakat yang membutuhkan.
Ketiga, memperkuat industri dalam negeri dan memperluas pasar ekspor untuk mengurangi ketergantungan terhadap negara atau kawasan tertentu.
Keempat, meningkatkan transparansi dalam pengelolaan APBN agar masyarakat dapat mengetahui bagaimana pemerintah menentukan prioritas anggaran ketika menghadapi tekanan ekonomi global.
Kelima, memperkuat koordinasi antarlembaga agar kebijakan di bidang perdagangan, energi, industri, dan perlindungan sosial tidak berjalan sendiri-sendiri.
Pada akhirnya, ketegangan geopolitik global memang merupakan persoalan yang tidak dapat dikendalikan sepenuhnya oleh Indonesia. Namun, dampaknya terhadap masyarakat dapat diantisipasi melalui kebijakan pemerintah yang tepat, terukur, dan berpihak pada kepentingan publik.
Stabilitas ekonomi tidak seharusnya hanya dilihat dari terkendalinya inflasi, terjaganya neraca perdagangan, atau kemampuan APBN dalam menahan guncangan. Lebih dari itu, stabilitas harus tercermin dari kemampuan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan hidup dan memperoleh perlindungan ketika menghadapi tekanan ekonomi.
Negara yang kuat bukan hanya negara yang mampu bertahan dalam persaingan global, melainkan juga negara yang tidak membiarkan rakyatnya menanggung beban terbesar dari persaingan tersebut.
* Mahasiswa Universitas 17 Agustus 1945 Banyuwangi
Simak berita terbaru dan kabar terbaru melalui Google News harianjatim.com. Ikuti terus update topik ini dan notifikasi penting di Aplikasi Harianjatim.com.
