Penulis : Sapa Redaksi*
Kemiskinan tidak selalu tampak dari bentuk rumah. Tidak selalu pula dapat dibaca dari pekerjaan seseorang pada satu hari tertentu.
Seorang pedagang kecil bisa tinggal di rumah yang diwariskan orang tua, tetapi pendapatannya tidak selalu cukup untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Seorang petani dapat memiliki lahan, tetapi penghasilannya bergantung pada musim. Seorang pekerja dapat memiliki pekerjaan hari ini, tetapi tidak memiliki kepastian penghasilan untuk bulan berikutnya.
Karena itu, ketika negara menggunakan data untuk menentukan sasaran bantuan sosial, persoalannya bukan semata-mata berapa banyak data yang berhasil dikumpulkan. Persoalan yang lebih penting adalah seberapa baik data tersebut menggambarkan keadaan masyarakat yang sesungguhnya.
Pertanyaan itu relevan di Jawa Timur ketika penentuan desil dalam Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) mendapat sorotan dari DPRD Jawa Timur.
Ketua Komisi E DPRD Jawa Timur Sri Untari Bisowarno pada September 2026 meminta evaluasi terhadap akurasi penentuan desil. Ia menyoroti kemungkinan adanya kondisi sosial ekonomi warga yang belum sepenuhnya tergambarkan oleh indikator tertentu, termasuk kondisi rumah yang ditempati. Menurut dia, terdapat warga yang tinggal di rumah warisan atau milik keluarga, tetapi kondisi pendapatannya tidak mencerminkan tingkat kesejahteraan sebagaimana kesan fisik tempat tinggalnya.
Sorotan tersebut merupakan pandangan dari DPRD Jawa Timur, bukan kesimpulan bahwa seluruh data DTSEN tidak akurat.
Namun, sorotan itu membuka ruang untuk membicarakan sesuatu yang lebih mendasar: bagaimana negara memastikan data sosial ekonomi selalu mengikuti kenyataan yang berubah?
DTSEN sendiri dirancang sebagai basis data sosial dan ekonomi yang digunakan dalam penentuan sasaran berbagai program kesejahteraan. Dalam laman resmi Cek Bansos, pemerintah menjelaskan bahwa desil dihitung berdasarkan sejumlah variabel sosial ekonomi, antara lain pekerjaan, pendidikan, kondisi rumah, daya listrik, dan kepemilikan aset.
Pemerintah juga menyatakan bahwa desil bersifat dinamis. Jika tidak sesuai dengan kondisi nyata, masyarakat dapat mengajukan pembaruan melalui desa atau kelurahan, dinas sosial, maupun aplikasi Cek Bansos. Data kemudian dihitung ulang secara berkala oleh BPS.
Penjelasan tersebut penting karena kondisi sosial ekonomi masyarakat memang tidak pernah benar-benar diam.
Sebuah keluarga dapat kehilangan sumber pendapatan. Seorang anggota keluarga dapat kehilangan pekerjaan. Usaha kecil dapat bangkrut. Sebaliknya, kondisi ekonomi sebuah rumah tangga juga dapat membaik setelah memperoleh pekerjaan tetap atau mengembangkan usaha.
Karena itu, data yang baik bukan hanya data yang lengkap pada saat dikumpulkan. Data yang baik adalah data yang mampu diperbarui ketika kenyataan berubah.
Di sinilah tantangan kebijakan sosial berada.
Negara membutuhkan standar agar jutaan keluarga dapat dipetakan dengan cara yang konsisten. Tetapi pada saat yang sama, standar tersebut harus cukup lentur untuk menangkap keragaman kehidupan masyarakat.
Kondisi keluarga di kota tidak selalu sama dengan keluarga di desa. Kehidupan buruh pabrik berbeda dengan petani. Pendapatan nelayan memiliki pola berbeda dengan pekerja kantoran. Pedagang kaki lima menghadapi risiko ekonomi yang berbeda dengan pegawai bergaji bulanan.
Kemiskinan pun memiliki banyak wajah.
Karena itu, persoalan data tidak seharusnya dipandang sebagai urusan teknis semata.
Data menentukan kebijakan. Data menentukan prioritas. Dan dalam konteks bantuan sosial, data ikut menentukan siapa yang mendapatkan dukungan negara.
Kesalahan dalam data dapat menghasilkan dua persoalan sekaligus.
Mereka yang seharusnya mendapatkan bantuan bisa saja tidak masuk dalam sasaran. Sebaliknya, mereka yang sudah tidak memenuhi kriteria dapat tetap tercatat sebagai penerima.
Keduanya sama-sama membutuhkan perhatian.
Yang pertama menyangkut ketepatan perlindungan bagi warga rentan. Yang kedua berkaitan dengan efektivitas anggaran negara.
Karena itu, akurasi dan mekanisme koreksi harus berjalan beriringan.
Badan Pusat Statistik Jawa Timur sendiri pada 2026 terus membangun koordinasi dengan pemerintah daerah terkait penguatan data sosial ekonomi. Dalam audiensi dengan Dinas Sosial Jawa Timur pada April 2026, BPS menekankan pentingnya sinergi data sosial ekonomi untuk mendukung perumusan kebijakan, termasuk yang berkaitan dengan DTSEN.
Sebelumnya, BPS Jawa Timur juga menerima audiensi BPKP terkait DTSEN dan membahas pentingnya pengelolaan serta pemanfaatan data sosial ekonomi yang akurat dan berkualitas untuk mendukung kebijakan pembangunan.
Artinya, kebutuhan terhadap data yang berkualitas bukan hanya muncul karena kritik dari masyarakat atau lembaga legislatif. Ia memang merupakan bagian penting dari proses pembangunan.
Jawa Timur membutuhkan sistem data yang mampu menjawab perubahan kehidupan masyarakat dengan cepat.
Tetapi sistem data yang baik juga membutuhkan partisipasi masyarakat.
Warga perlu mengetahui bagaimana memeriksa status data mereka. Mereka perlu mengetahui ke mana harus mengajukan koreksi jika kondisi yang tercatat tidak sesuai dengan kenyataan. Pada saat yang sama, proses koreksi harus tetap melalui verifikasi agar perubahan data dapat dipertanggungjawabkan.
Keseimbangan inilah yang penting.
Jangan sampai sistem terlalu kaku sehingga warga kesulitan memperbaiki data. Namun jangan pula sistem terlalu longgar sehingga pembaruan data tidak memiliki dasar verifikasi yang memadai.
Teknologi dapat membantu mempercepat proses tersebut. Tetapi teknologi tidak dapat menggantikan pengetahuan tentang kondisi masyarakat di lapangan.
Di tingkat desa dan kelurahan, misalnya, perubahan kondisi warga sering kali lebih cepat diketahui. Karena itu, keterlibatan pemerintah daerah dan aparatur di tingkat paling dekat dengan masyarakat menjadi penting dalam proses pemutakhiran.
Pada akhirnya, DTSEN bukan sekadar persoalan angka dan kategori.
Di balik setiap data terdapat keluarga.
Ada orang tua yang berusaha mempertahankan kehidupan rumah tangga. Ada anak yang membutuhkan biaya sekolah. Ada pekerja yang pendapatannya tidak menentu. Ada warga lanjut usia yang bergantung pada bantuan keluarga. Ada pula keluarga yang kondisinya berubah setelah kehilangan pekerjaan atau sumber penghasilan.
Mereka semua memiliki cerita yang tidak selalu mudah diterjemahkan menjadi angka.
Karena itu, negara memang membutuhkan data yang terukur. Tetapi data juga harus memiliki kemampuan untuk mendekati kenyataan.
Di sinilah pemutakhiran menjadi penting.
Bukan untuk membenarkan atau menyalahkan sistem, melainkan untuk memastikan bahwa kebijakan publik selalu memiliki dasar informasi yang semakin baik.
Jawa Timur memiliki pengalaman panjang dalam menghadapi persoalan kemiskinan, ketimpangan, pekerjaan, pendidikan, dan perlindungan sosial. Data BPS secara berkala memotret berbagai indikator sosial ekonomi tersebut dan menjadi salah satu dasar perencanaan pembangunan daerah.
Karena itu, perdebatan mengenai DTSEN sebaiknya diarahkan pada satu tujuan yang sama: bagaimana memastikan warga yang membutuhkan benar-benar dapat dijangkau oleh kebijakan pemerintah.
Bukan sekadar memperdebatkan angka.
Bukan pula mempertentangkan satu lembaga dengan lembaga lain.
Yang lebih penting adalah memastikan terdapat mekanisme untuk memeriksa, memperbarui, mengoreksi, dan mengawasi data secara berkelanjutan.
Sebab kemiskinan dapat berubah lebih cepat daripada sebuah tabel statistik diperbarui.
Dan ketika data menjadi dasar untuk menentukan kebijakan sosial, negara harus memastikan bahwa angka-angka tersebut tidak kehilangan manusia yang berada di baliknya.
Pada akhirnya, data yang baik bukan hanya data yang rapi.
Data yang baik adalah data yang semakin dekat dengan kenyataan.
Sebab ketika kebijakan ditujukan kepada mereka yang paling membutuhkan, ketepatan data bukan sekadar soal administrasi.
Ia adalah bagian dari upaya memastikan kehadiran negara benar-benar sampai kepada warga yang membutuhkan.
||* Tim Kreator HarianJatim.Com
Simak berita terbaru dan kabar terbaru melalui Google News harianjatim.com. Ikuti terus update topik ini dan notifikasi penting di Aplikasi Harianjatim.com.
